Pengenaan Tarif Sewa Sarana dan Utilitas Berpotensi Mal Administrasi

Pengenaan Tarif Sewa Sarana dan Utilitas Berpotensi Mal Administrasi

Pengenaan Tarif Sewa Sarana dan Utilitas Berpotensi Mal Administrasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) beserta Perusahaan Umum Daerah

(Perumda) Pembangunan Sarana Jaya dan Jakarta Propertindo (Jakpro) tetap ngotot untuk mengenakan sewa kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas.

Setelah melakukan kick off meeting sosialisasi Pergub 106 tahun 2019, kini Pemprov DKI mengadakan focus group discussion untuk melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) 8 tahun 1999 tentang jaringan utilitas bisa memuluskan rencana pengenaan sewa bagi pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas.

Teguh P. Nugroho, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menilai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengenakan sewa bagi pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas dinilai berpotensi mal administrasi.

Jika terus bersikukuh serta memaksakan menggenakan sewa kepada pelaku usaha penyedia

layanan utuilitas publik, Pemprov DKI dan BUMD dikatakan Teguh dipastikan melanggar Perda 8 Tahun 1999 tentang jaringan utilitas.

Menurut Teguh, sarana terpadu utilitas sebenarnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah sebagai mana tercantum dalam pasal 6 Perda 8 tahun1999.

“Selanjutnya di pasal 8 di Perda 8 Tahun 1999 juga sangat jelas disebutkan bahwa pemakaian ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik pemda dikenakan retrebusi daerah. Bukan sewa. Tidak boleh B2B. Ini sudah ada dugaan mal Administrasi yang dilakukan Pemda DKI dan BUMD. Karena Pergub tersebut tidak mengacu kepada Perda 8 Tahun 1999,” terang Teguh.

Dijelaskan bahwa dalam pasal 8 Perda 8 Tahun 1999 disebutkan, Pemprov mengenakan biaya retribusi

kepada pelaku usaha yang menggunakan ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik Pemda.

Bahkan rencana Pemda DKI untuk segera melakukan revisi Perda 8 Tahun 1999 dinilai Teguh terkesan dipaksakan agar Pergub 106 tahun 2019 tentang pengenaan tarif sewa kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas dapat dijalankan.

 

Sumber :

https://zalala.co.id/